JAKARTA – Bumi Perkemahan Cibubur
kembali menjadi saksi bisu pertemuan strategis para pemimpin muda Pramuka
se-Indonesia. Dalam Sidang Paripurna Dewan Kerja Tingkat Nasional (Sidparnas)
2026 yang berlangsung pada 23–25 Januari 2026, Dewan Kerja Daerah (DKD) Jawa
Barat hadir membawa misi khusus: memastikan suara dari tingkat akar rumput
terdengar di level nasional.kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Kwartir
Nasioanl Gerakan Pramuka, Budi Waseso.
Delegasi Jawa Barat yang dipimpin
langsung oleh Ketua DKD, Bahari Hidayat, bersama Wakil Ketua, Melati Fitria,
terlibat aktif dalam merumuskan arah kebijakan Penegak dan Pandega untuk
setahun ke depan. Sidparnas kali ini memfokuskan agenda pada evaluasi program
2025 dan pematangan rencana kerja 2026.
Dalam sesi Sidang Komisi A, Bahari
Hidayat memberikan catatan kritis terkait penyusunan program kerja nasional.
Menurutnya, kebijakan di tingkat pusat tidak boleh berjarak dengan realitas
yang dihadapi anggota di lapangan.
"Rancangan rencana kerja Dewan
Kerja Nasional di tahun 2026 ini harus lahir dari kebutuhan dan permasalahan di
tingkat daerah. Hari ini, teman-teman Penegak dan Pandega di akar rumput masih
terbatas dan kekurangan referensi," tegas Bahari di hadapan peserta
sidang.
Selain menyoroti disparitas informasi,
DKD Jawa Barat mendesak adanya pembaruan regulasi yang dianggap perlu
menyesuaikan dengan dinamika zaman. Bahari menekankan bahwa pedoman organisasi
harus lebih aplikatif dan tidak kaku.
Optimalisasi teknologi digital juga
menjadi poin utama yang didorong oleh delegasi Jabar. Penggunaan platform
digital sebagai media edukasi dinilai menjadi solusi paling efektif untuk
menjangkau jutaan anggota Pramuka di Gugus Depan yang tersebar di pelosok.
Kehadiran DKD Jawa Barat dalam forum
tertinggi ini menegaskan posisi mereka sebagai pengawal aspirasi daerah.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa gerakan Pramuka tetap relevan dan
memberikan dampak nyata bagi pengembangan generasi muda di tengah perubahan
global yang cepat. (NA)
